Bagi beberapa orang, membahas perjanjian pra-nikah (prenuptial agreement) sebelum pernikahan masih dianggap tabu. Ada anggapan bahwa membicarakan harta sebelum menikah berarti tidak tulus, tidak saling percaya, atau bahkan dianggap sebagai doa agar pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian.
Padahal, di era modern ini, perjanjian pranikah justru menjadi bentuk transparansi, tanggung jawab, dan perlindungan masa depan bagi kedua belah pihak. Ini bukan tentang persiapan untuk berpisah, melainkan mengenai kesepakaan pondasi finansial yang jelas sejak awal.
SEBERAPA PENTING PERJANJIAN PRA-NIKAH?
Secara hukum di Indonesia (Pasal 119 KUHPerdata), begitu sepasang kekasih melangsungkan pernikahan, maka demi hukum terjadi percampuran harta kekayaan. Hal ini berarti, harta yang diperoleh selama pernikahan menjadi harta bersama (gono-gini), begitu pula dengan hutang yang timbul. Namun, perjanjian pra-nikah merupakan cara untuk “menyimpang” dari aturan baku tersebut demi kebaikan bersama.
Beberapa manfaat perjanjian pra-nikah adalah sebagai berikut:
-
Memisahkan harta dan hutang bawaan. Jika salah satu pihak memiliki bisnis yang berisiko tinggi atau memiliki hutang sebelum menikah, perjanjian ini melindungi pihak lainnya agar tidak ikut terseret secara finansial jika terjadi kebangkrutan atau tuntutan hukum.
-
Melindungi hak kepemilikan properti bagi pasangan yang melakukan pernikahan campuran. Berdasarkan hukum Indonesia, WNI yang menikah dengan WNA tanpa perjanjian pisah harta kehilangan haknya untuk memiliki hak milik atas tanah/bangunan di Indonesia. Perjanjian pranikah adalah syarat mutlak bagi pasangan beda kewarganegaraan untuk menyelamatkan hak properti sang WNI.
-
Menjamin kejelasan hak anak, terutama untuk pernikahan kedua (pernikahan setelah bercerai atau pasangan yang sudah memiliki anak bawaan), perjanjian ini memastikan harta waris untuk anak-anak dari pernikahan sebelumnya tetap terlindungi.
-
Menghindari konflik dimasa depan. Banyak keretakan rumah tangga dipicu oleh masalah finansial. Dengan aturan yang jelas sejak awal, kedua belah pihak bisa fokus membangun keluarga dengan perasaan tenang.
HAL-HAL YANG DIATUR DALAM PERJANJIAN PRA-NIKAH
Perjanjian pra-nikah sangat fleksibel, selama tidak melanggar hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Hal-hal yang umum diatur, yaitu:
-
Pemisahan harta bawaan dan harta yang diperoleh selama pernikahan.
-
Pemisahan hutang-piutang masing-masing pihak.
-
Tanggung jawab pengelolaan pengeluaran rumah tangga (siapa membiayai apa).
-
Hak asuh dan nafkah anak (jika terjadi hal yang tidak diinginkan).
PERJANJIAN JUGA BISA DIBUAT SETELAH MENIKAH
Dengan adanya aturan baru menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (Nomor 69/PUU-XIII/2015), kesepakatan ini tidak harus dibuat sebelum ijab kabul atau pemberkatan.
Pasangan yang sudah terlanjur menikah kini bisa membuat Perjanjian Perkawinan (Postnuptial Agreement) di tengah masa pernikahan mereka. Prosesnya tetap sah secara hukum selama disahkan oleh Notaris dan dicatatkan di KUA atau Dinas Dukcapil tempat pernikahan berlangsung.
Kesimpulan
Perjanjian pranikah bukanlah tanda ketidakpercayaan, melainkan wujud kedewasaan berpikir sepasang kekasih dalam menghadapi realitas hidup. Melindungi hak masing-masing dan merencanakan keuangan secara legal adalah langkah bijak demi keharmonisan jangka panjang.
Membuat perjanjian pranikah membutuhkan ketelitian hukum agar klausul di dalamnya kuat dan tidak cacat hukum di kemudian hari. Hubungi tim hukum kami untuk konsultasi privat dan penyusunan draf perjanjian yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan pasangan.